Kabar Nusantara News;- Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyoroti tentang pengelolaan anggaran terorisme yang tidak transparan terhadap publik.Nasional (29/05/2018)
Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan (Hankam) PB HMI M Ichsan mengatakan bahwa kondisi negara sedang mengalami krisis moral, maka sebaiknya institusi kemanan mampu mengembalikan kepercayaan publik dengan keterbukaan kinerjanya.
“Kami meminta kepada pihak Polri ,Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk membuka kepada publik bagaimana pengelolaan anggaran terorisme. Pasalnya publik tidak mengetahui proses dan jumlah yang digunakan selama ini untuk apa saja,” ujar Ichsan melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (29/5/2018).
Sebagai lembaga yang bertugas untuk menangani persoalan terorisme, semestinya publik bisa mengakses anggaran tersebut.
“Ketiga lembaga ini harus transparan, karena anggaran publik sepatutnya bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak yang menggunakan. Jika tidak, maka rakyat akan semakin tidak percaya dengan Polri, BIN dan BNPT,” ungkap Ichsan.
Menurutnya Negara ini harus dikelola secara baik dan benar, salah satunya dengan cara yang transparan.
“Apabila Polri, BIN dan BNPT tidak mampu terbuka dengan pengelolaan anggaran terorisme, artinya lembaga tersebut telah gagal menerjemahkan prinsip berbangsa dan bernegara yang jujur dan transparan,”pungkasnya.
Seperti diketahui, DPR telah mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Antiterorisme) menjadi undang-undang pada rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2018).(**)
