Kabar Nusantara News;- Mantan Ketua Umum PB Ipmil Raya Periode 2008-2011 Abdi Akbar menjadi salah satu pembicara di kegiatan Dialog Publik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Sabtu 15/9.Makassar (15/09/2018)
Diskusi ini untuk membahas Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu serentak 2019 dianggap masih banyak yang ganda usai resmi ditetapkan sebanyak 187.781.884 pemilih pada Rabu, (5/9/2018) lalu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun masih terus membuka ruang kritik dan masukan dari masyarakat,Salah satunya melalui dialog publik yang diselenggarakan di Ruang Sidang Utama, Lantai 2 Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (15/9/2018).
Mengangkat tema ‘#DPTBersih, Selamatkan Hak Pilih’ dialog publik tersebut dihadiri langsung oleh Komisioner KPU, Viryan dan sejumlah narasumber lain yang berasal dari LSM serta Pengamat, Direktur PB AMAN, Abdi Akbar, Koordinator Advokasi Guntu,Direktur Perludem Titi Angraeni, Pengamat Pemilih, Harun Husein.
Dalam Kesempatan Ini,Abdi yang mewakili PB AMAN menyampaikan jika KPU perlu memperhatikan data pemilih masyarakat adat. Sebab, aturan patokan KTP elektronik dinilai dapat menyulitkan pemilih di pedalaman.
“Critical point, hak memilih adalah hak seluruh warga negara, tidak ditentukan dari status domisili karena yang dihadapkan ke masyarakat adat itu mereka sudah ada disitu jauh sebelum negara dibentuk.”ucapnya disela-sela diskusi
Bahkan Alumni STMIK Dipanegara ini mengungkapkan jika KTP eletronik saat ini bukan menjadi alat Legitimasi Pemilu.
“Saya juga mempertanyakan penggunaan KTP elektronik, karena setau saya dalam pengadaannya terjadi korupsi bahkan sudah ada tersangka Ketua DPR, harusnya ini menjadi alat bukti bukan alat meligitimasi pemilu, karena sebenarnya prosesnya saja sudah bermasalah,”tutup Abdi.
