Kabar Nusantara News;- Naiknya Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) sekitar 4,41 persen di sektor pertanian pada tahun 2017-2018 . Tidak diikuti pemerintah dengan meciptakan swasembada pangan nasional. Hal itu, dilihat dari keputusan pemerintah mengeluarkan Surat Peresetejuan Import (SPI) terkait impor hasil pertanian.Makassar (03/06/2018)
Pengurus Pusat Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) melalui Hafid ( Kabiro PP ISMEI ) menyayangkan pemerintah yang saat ini semakin lama, semakin membingungkan kebijakanya. Kami mengindikasikan bahwa ada permainan antara oknum pengambil kebijakan dengan perusahaan asing. Akibatnya permaianan itu akhirnya berdampak pada pelaku sektor pertanian, termasuk terkait masalah kesehjateraan petani.
Jika dilihat dari penelitian, bahwa yang mampu menurunkan tingkat kemiskinan adalah dari sektor pertanian. Pasalnya, teotorial sektor pertanian di negeri ini sangat besar. Sedangkan terkait masalah kontribusi sektor pertanian dalam penurunan jumlah kemiskinan, bisa mencapai 66 persen, dalam rincianya 74 persen diperdesaan dan 55 persen diperkotaan.
“Logikanya ketika pemerintah tidak mampu menciptakan swasembada pangan bisa diasumsikan bahwa pemerintah melalui kementrian pertanian tidak mampu memberikan kontribusi untuk menurunkan angka kemiskinan.”ungkap Hafid Saat Dikonfirmasi
Tak hanya itu, permasalahan mengenai pertanian juga tidak bisa lepas dari adanya import bahan pangan dari negara lain.
“Semua itu terbukti ketika menteri perdagangan mengeluarkan Surat Persetujuan Import (SPI) dan menugaskan pada Perum bulog. Dan saat ini sudah datang beras import dari vietnam padahal dirut bulog mengatakan bahwa gudang masih penuh yang artinya kebutuhan beras masih mencukupi, tapi kenapa pemerintah sampai mengeluarkan kebijakan untuk import beras di masa panen raya.”tutupnya.
Sebuah pertanyaan besar, terkait keputusan menteri perdagangan mengeluarkan Surat Persetujuan Import (SPI). Hal yang paling mendasar, dan patut kita cermati adalah, apakah kebutuhan pangan di negara ini tidak bisa tercukupi dari petani para petani dalam negeri (?), atau justru import tersebut, sebagai salah satu cara permainan dalam mengahadapi tahun politik mendatang (?).
terkait masalah itu, tentunya kita sebagai kaum intelektual patut untuk memepetanyakan hal tersebut. Jangan sampai apa yang dilakukan pemerintah tentang keputusan import tersebut, justru membuat para patani sengsara.
Andi Rante Selaku Sekjen PP ISMEI di menyambung bahwa Permasalahan import terkait hasil pertanian itu, memang tidak baru-baru ini saja membuat polemik. Beberapa tahun sebelumnya juga ada keputusan hal yang sama. Kami berharap, dengan adanya keputusan itu, tidak menjadikan pemerintah berpikir secara instan.
“Jangan sampai, adanya keputusan impor tesebut, justru malah tidak memikirkan tentang bagaimana meningkatkan hasil pertanian para petani. Rasanya kita juga tidak asing dengan keluhan para petani terkait masalah pupuk dan sebagainya. Hal seperti itu, juga seharusnya tidak boleh dibiarkan oleh pemerintah.”tutupnya
Menjelang kongres ismei yang akan kita laksanakan di Jakarta, kita akan melakukan konsolidasi dengan anggota kita di senat/BEM Ekonomi se-nusantara untuk melakukan evaluasi atas kebijakan yang kurang populis disektor ekonomi dll, tutup Hafid Hamzah Selaku Kabiro PP ISMEI Dan SC Kongres XIV ISMEI Di Jakarta Pada Bulan 9 Nantinya.(*)
