Kabar Nusantara News;- Salah satu aspek di masa transisi pemulihan yang digenjot pemerintah di Sulawesi Tengah pasca bencana adalah pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi para korban bencana. Pemerintah menargetkan membangun 1.200 unit atau 14.400 bilik untuk para korban.Makassar (17/01/2019)
Namun, pekerjaan dengan pagu sebesar 700 milyar Rupiah ini hingga awal Januari 2019 atau 100 hari pasca bencana tidak mampu terselesaikan sesuai dengan target. Huntara tersebut hanya mampu terselesaikan tidak lebih dari 400 unit.
Khusus di Shelter Petobo Atas, shelter pengungsi yang di sisi timur berbatasan dengan Desa Ngata Baru, Kabupaten Sigi; Desa Loru, Kabupaten Sigi di sisi selatan dan Kelurahan Kawatuna, Kota Palu di sisi selatan, ini telah terbangun 78 unit dari target 100 unit.
Sebagai shelter terpadat di Kota Palu, di shelter Petobo Atas dihuni hampir 4.000 Jiwa pengungsi/korban ikuifaksi. Mereka menghuni Tenda Relawan dan Tenda Seng selama lebih dari tiga bulan.
Menghadapi kondisi tersebut, Rabu (16/01), korban Likuifaksi Petobo yang berhimpun dalam Forum Warga Korban Likuifaksi Petobo menggelar aksi Stop Huntara, dengan menghentikan seluruh proses pembangunan yang sedang berlangsung dilapangan.
Yahdi Basma, Ketua Forum dengan didampingi sejumlah fungsionaris forum menemui PT PP (Perusahaan Perumahan), perusahaan pelaksana tender proyek Huntara di Petobo.
Kepada kepala tukang (koordinator pekerja) di PT PP (Perusahaan Perumahan), Yahdi menyampaikan bahwa aksi Stop Huntara selain merupakan sikap yang diambil Forum untuk menunjukkan solidaritas pada sesama korban likuifaksi di Balaroa, juga didorong oleh sikap partisipatif warga/korban agar pemerintah dapat menghindari pemborosan atas penggunaan keuangan negara.
Wakil Ketua Forum, Umar B. Pantorano, menegaskan bahwa sikap ini diambil karena pemerintah tidak pernah mengajak dialog warga/korban di semua keputusan dan program pemulihan pasca bencana.
“Padahal apa yang dibangun Pemerintah serta para pihak dalam rangka pemenuhan hak-hak korban. Nah, bikin sesuatu untuk korban, kok tidak mengajak korban bicara?,” ujar Umar dengan kesal.
Selain PT PP, aksi Stop Huntara juga dilakukan di tiga perusahaan lainnya yang juga mengerjakan huntara di Petobo, yakni PT Adhi Karya, PT Nindya Karya dan PT Wika.
Dalam pertemuan ringkas pihak Forum dengan manajemen perusahaan, ke empat manajemen perusahaan tersebut mengakomodir sikap Forum untuk menghentikan proses pekerjaan yang sedang berlangsung.
Sayangnya, hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari pihak Pemerintah Kota Palu.(*)
