Kabar Nusantara News;- Pembangunan nasional sejak tahun 98 punya alur jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek serta dicanangkan di masa Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru.Makassar (14/12/2018)
Namun sangat disayangkan adanya kebocoran anggaran Pemerintah melalui Bappenas.
Hal ini dijelaskan Calon Legislatif (Caleg) dari PDI Perjuangan Abdul Razak Wawo (ARWO) saat Dialog Pembangunan Nasional yang mengangkat tema “Posisi DPR RI & DPD RI Mengawal Pembangunan Negara”, di Indicafe Jalan AP.Pettarani, Kamis (13/12/2018).
Selama ini, Arwo menilai lemahnya pengawasan Anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia anggaran pembangunan melalui Bappenas sehingga terjadi kebocoran anggaran, Jelas Caleg DPR RI Dapil 1 Sulawesi Selatan ini.
Olehnya itu, Jika Arwo nantinya terpilih sebagai Legislator Sulawesi Selatan yang berkantor di Senayan akan mendorong pengawasan Anggaran Bappenas agar tidak terjadinya kebocoran, tegasnya.
“Ditegaskan lagi, kebocoran anggaran Bappenas telah melahirkan korupsi diberbagai bidang sehingga sudah tepat jika Pemerintah saat ini tengah berupaya meminimalisir budaya korupsi dengan cara memperkuat kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).” papar Arwo dihadapan peserta Dialog yang diselenggarakan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah Kota Makassar, Sekolah Kebangsaan dan Profetetik Institute.
Arwo juga menghimbau, untuk menghadapi kemajuan Bangsa Indonesia diera 4.0 Pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan akan tetapi juga fokus dalam pengembangan sumber manusia diberbagai bidang pemerintahan mesti melek teknologi informasi.
“Di era 4.0 pemerinah jangan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur tetapi juga Pembangunan SDM kita.” tutup Arwo.(*)
