Kabar Nusantara News : -Aliansi Soridaritas Masyarakat (ASM) NTB melakukan aksi demonstrasi lanjutan mendesak BPK segera memeriksa dugaan Korupsi Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara 1.
“BPK, jangan menutup mata dong, ini perkara serius karena berhubungan keuangan Negara dan sangat merugikan masyarakat NTB khususnya, atau mungkin juga ada keterlibatannya sehingga kasus dugaan kasus korupsi BWS tidak ditindaklanjuti” tegas Imam Wahyudin selaku korlap aksi.
Lanjutnya, Kami sudah mengkaji datanya dan kami menemukan kejanggalan atas dugaan kasus korupsi yang dimaksud lain, pembangunan irigasi tambak penyaring kecematan Moyo Utara, dan kecematan Maronge Tahun 2017 dengan anggaran biaya sebesar 9,4 milyar dari APBN, pengerjaan sporadic jaringan irigasi Desa penyarig kecamatan Moyo Utara 2014 sebesar 12 Milyar dan tahun 2017 dianggarkan 9 milyar yang diduga fiktif karena asas manfaat, pembangunan jaringan irigasi pelita Kecamatan Moyo tahun anggaran 2016-2017 dengan nilai anggaran 5 milyar juga di anggap bermasalah dan sederat kasus-kasus lainnya dibawa naungan BWS Nusa Tenggara 1 diduga bermasalah.
Hal ini disambut baik oleh BPK NTB “Kami siap melakukan audit dan investigasi harta kekayaan kepala bws NTB dan kami akan turun ke lapangan untuk memeriksa sejumlah proyek dibawah naungan BWS NTB yg diduga bermasalah” Ujar Sinta Selaku Humas BPK NTB pada saat audiensi dengan masa Aksi yang terhimpun di ASM NTB.
Kami ingatkan kepada instansi yang berwenang untuk membongkar kasus ini, dan jika tuntutan kami tidak ditindaklanjuti maka jangan salahkan kami apabila kepercayaan kami menurun terhadap lembaga yang anda pimpin”, tambahnya.
Rangkaian aksi lanjutan ASM juga akan dibarengi dengan Dialog”Kami siap melakukan audit dan investigasi harta kekayaan kepala bws NTB dan kami akan turun ke lapangan untuk memeriksa sejumlah proyek dibawah naungan bws nt1 yg diduga bermasalah” sinta (humas) Publik serta kampanye dan Sosialisasi anti Korupsi untuk mengabarkan kepada masyarakat bahwa di NTB ada beberapa oknum pemerintah yang melakukan tindak pidana korupsi. Langkah harus segera kami ambil demi NTB bebas dari korupsi.
“Dalam dialog nantinya kami akan menghadirkan pihak-pihak terkait untuk membongkar semua kasus-kasus yang diduga korupsi oleh BWS Nusa Tenggara 1 agar masyarakat NTB sadar bahwa perilaku korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merugikan masyarakat dan negara,” tutupnya.
