Arqam Azikin : Kebijakan Negara Perlu Perhatikan Gaji Prajurit TNI-Polri

Kabar Nusantara News;- Koalisi Kesejahteraan TNI-POLRI (KITRA) menyelenggarakan diskusi mingguan, 18 Februari 2018, di Kafe Top Score Pasar Segar Makassar dengan tema, “Meretas Jalan Mewujudkan 50 Juta Perbulan Gaji TNI-POLRI”.Makassar (20/02/2018)

Hadir sebagai narator dalam acara ini, Koordinator Nasional (Kornas) KITRA, M. RIYADHA, SH, Pengamat Politik Dr. Arqam Azikin, dan Prof. Dr. Marwan Mas, SH.,MH (Pengamat Hukum).

Wacana Kesehahteraan TNI-POLRI merupakan jalan sunyi dibandingkan dengan wacana pilkada, Pilgub, Pilbup, Pilcaleg, Pilwali maupun Pilpres. Pemerintah sejauh ini juga sama sekali belum menanggapi terkait wacana kenaikan gaji 50 Juta Perbulan bagi TNI-POLRI. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Nasional (Kornas) KITRA, M. Riyadha, SH.

“Diskusi tentang kesejahteraan TNI-POLRI adalah jalan sunyi dibandingkan dengan diskusi pilgub, pilpres dan berbagai pemilihan umum lainnya. Bayangkan, ada orang (TNI-POLRI) yang seluruh hidupnya kerja untuk negara tapi tidak bisa kaya, sedangkan yang dijaga oleh mereka bisa kaya”. Kata Dr. Riyadha

Prof. Marwan Mas menambahkan, bahwa Hakim & Jaksa gajinya lebih tinggi dibandingkan dengan TNI-POLRI. Padahal, Polisi merupakan pelaksana Hukum, sedangkan TNI Adalah benteng pertahanan negara yang dipercaya oleh rakyat.

“Melihat tugasnya yang besar, maka kesejahteraan TNI dan Polisi dan sangat penting”. Tegas Prof. Marwan

Oleh karena itu, Pileg dan Pilpres 2019 mendatang, menurut Pengamat Politik Arqam Azikin, merupakan momentum yang tepat bagi KITRA TNI-POLRI untuk melakukan langkah yang dapat menopang terwujudnya kesejahteraan TNI dan Polisi. “Bisa kita cermati, para Prajurit berangkat Penugasan dengan ancaman Luka-Luka serta nyawa sebagai taruhannya dengan meninggalkan keluarganya, di sisi lain penggajian yang tidak sepadan tugas menjaga Pertahanan dan Keamanan seluruh wilayah bangsa.”

Usai Pileg dan Pilpres 2019 mendatang adalah momentum yang tepat bagi Koalisi Kesejahteraan TNI-POLRI dan para akademisi menyiapkan Konseptual untuk diajukan ke Komisi I dan Komisi III DPR RI. Mengapa penting, karena Prajurit TNI – Polri akan mendapatkan tantangan tugas berat dalam menghadapi dinamika politik, pertahanan dan keamanan”. Ungkap Arqam Azikin, Pengamat Politik dan Kebangsaan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis : AA || Editor : Fadly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *