Kabar Nusantara News;- Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menggelar diskusi publik yang membahas “Kerawanan Daftar Pemilih dan Terobosan Layanan Hak Pilih.”Jakarta (28/09/2018)

Kegiatan yang digelar di Media Center KPU RI 28/9,menghadirkan Empat Narasumber diantaranya Kaka Suminta (Sekjend KIPP),Abdi akbar (AMAN),Yeni Rosa Damayanti (PJS),Titi Anggraini (Direktur Eksekutif Perludem).

Pembahasan Perpanjangan (Daftar Pemilih Tetap) DPT Menjadi Hal Krusial pada sesi diskusi kali ini, mengingat KPU memperpanjang perbaikan DPT Hingga akhir 2018.

Abdi Akbar yang juga Pengurus Aliansi Masyrakat Adat Nusantara menganggap jika Yang menjadi masalah buat masyarakat adat adalah KTP Eletronik.

Menurutnya,tidak semua masyarakat adat itu terdata dan memiliki KTP Eletronik saat ini,padahal dalam UU No.7 Tahun 2017 mewajibkan mempunyai E-KTP untuk menggunakan Hak Pilih.

“Kita sudah studi kasus di Kalimantan dan memang disana ada 5 Kecamatan yang belum terdata atau perekaman KTP.”ungkapnya saat ditemui di Media Center KPU Jumat 28/09.

Lanjut Abdi,dari Jumlah 18 Juta Populasi masyarakat adat,dan terkhusus yang bergabung di Komunitas Masyarakat Adat sekitar 2.373 Jiwa yang tersebar dari Aceh hingga Papua, sekitar 1.6 juta Masyarakat Adat yang terancam tdk memilih.

“Mereka terancam tidak memilih,akibat dari Konflik Wilayah atau perampasan wilayah,Jangkauan atau Akses yang begitu jauh buat mereka.”tegasnya.

Abdi pun menjelaskan,saat ini Pemilu sangat sulit buat mereka jika harus menggunakan E-KTP agar bisa menggunakan Hak Pilih.

“Sekarang Agak sulit mau menggunakan Hak Pilih dari masyarakat adat karena itu tadi,tidak semua punya E-KTP dan banyak belum terdata mana lagi akses mereka.”tandasnya.

Sementara itu, KPU RI direncakan akan membuat kebijakan baru dengan menerbitkan surat Keterangan bagi Warga yang punya Hak Pilih tapi tak memiliki E-KTP.(sf/fa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here